Nenek Asyani Dan Keadilan
Baru-baru
ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita yang menarik untuk dijadikan
bahan kritikan oleh banyak pihak. Kasus tindak pidana ringan yang menjerat
nenek Asyani (63) Warga Dusun Kristal,
Desa/Kecamatan Jatibanteng, Situbondo Jawa Timur yang dilaporkan oleh salah satu pihak
perhutani dan didakwa dengan Pasal 12 huruf d juncto Pasal 83 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun oleh pihak pengadilan
menuai pro dan kontra di berbagai pihak.
Masyarakat secara umum menilai bahwa
hukum di Indonesia saat ini hanya berlaku bagi golongan yang lemah. Mengapa
banyak kasus seperti pencurian sandal, biji kakao dan sebagainya yang notabene
hanya pencurian ringan di besar-besarkan? Sedangkan kasus seperti korupsi,
ilegal loging yang merugikan negara milyaran rupiah dibiarkan saja. Memang hukum itu harus ditegakan, dan kita wajib
mematuhi hukum yang berlaku. Tapi jika dilihat dari sisi kemanusian, hukum di
Indonesia masih jauh dari kesempurnaan. Bayangkan saja jika nenek Asyani itu
adalah ibu kalian sendiri dan diperlakukan semena-mena seperti itu, apakah hati
kecil kalian diam saja?.
Aparat penegak hukum seharusnya lebih
mengkaji lagi mengenai kasus nenek Asyani. Memang dalam konteks penegakan hukum
perkara pencurian kecil yang melibatkan orang miskin selalu dihadapkan dalam 2
dilema. Di satu sisi, pencurian adalah perbuatan pidana yang menimbulkan korban
dan hukum positif dengan ancaman pelanggaran Pasal 362 yang pelakunya dapat
dikenai pidana. Namun di sisi lain, rakyat miskin melakukan perbuatan itu
mungkin hanya karena faktor ketidaktahuan semata bahwa perbuatan tersebut
termasuk tindak pidana ataupun karena faktor keterpaksaan untuk menyambung
hidup, bukan untuk memperkaya diri.
Masalah
penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan akan
terus berkembang jika unsur didalam sistem itu sendiri tidak ada perubahan.
Perlu ditekankan sekali
lagi, tidak semua penegak hukum di Indonesia buruk,
namun bercermin pada pepatah dahulu mengatakan karena nila setitik rusak susu
sebelangga yang jika dihubungkan dengan aparat penegak hukum mengenai masalah
saat ini jangan sampai membuat publik hilang kepercayaan.
1 komentar:
betul sekali, entah mengapa hukum sekarang sangat kejam. amat sangat kejam. Hukum sekarang ini bukannya berpihak kepada siapa yang benar tetapi berpihak kepada siapa yang kaya -_-
apa jadinya negara ini jika hukum yang seperti selalu diterapkan setiap ada kasus di pengadilan ??
bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju jika korupsi saja di tinggikan sedangkan nenek tua renta seperti itu terlibat pasal illegal logging ??
saya cukup prihatin dengan prinsip hukum sekarang ini.
Posting Komentar